Rahmatan Lil Alamin

Basuki Cahya Purnama alias Ahok adalah sosok yang cukup fenomenal, pasalnya Ahok akan menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan posisi Jokowi yang saat ini naik sebaga presiden terpilih hasil konspirasi makar PDIP dan bersama beberapa parpol serta melibatkan institusi KPU, MK serta KPK.

Sepak terjang Ahok awalnya cukup mendapat simpati masyarakat yang tertipu oleh strategi sandiwara pencitraan Jokowi. Dengan embel-embel sebagai pasangan Gub-Wagub yang senang blusukan serta tegas terhadap bawahannya, Ahok menuai simpati dari sebagian masyarakat DKI Jakarta.

Namun, yang namanya sandiwara tidak akan bertahan lama. Ahok mulai menunjukkan sikap inkonsistensinya, berawal dari ajang pilpres 2014, sebagai kader Partai Gerindra, Ahok diperintahkan untuk menjadi timses yang mendukung pasangan Capres nomor urut 1 yaitu Prabowo (Gerindra)- Hatta Rajasa (PAN) yang dimotori oleh kekuatan ummat Islam,

Awalnya DPP Gerindra yakin bahwa Ahok akan konsisten mendukung Prabowo, namun ketika melihat hasil perolehan suara Prabowo di wilayah DKI Jakarta yang lebih sedikit dibandingkan suara Jokowi, terlihat jelas bahwa Ahok telah mengkhianati Prabowo yang dulu pernah mengorbitkan Jokowi-Ahok jadi pasangan Gub-Wagub DKI Jakarta.

Tidak sampai disitu, sebagai Plt.Gub DKI, Ahok juga menerbitkan penghapusan peraturan daerah yang menganjurkan bagi murid sekolah untuk mengenakan seragam muslim. Kebijakan Ahok tersebut menuai kecaman dari berbagai ormas Islam.

Beberapa waktu yang lalu Ahok juga melontarkan pernyataan yang sangat kontroversial, yaitu menolak seruan dari Mendagri Gamawan agar seluruh kepala daerah memaksimalkan kerjasamna dengan ormas yang ada di daerah masing-masing. Ahok dengan lantang menolak bekerjasama dengan ormas islam dan FPI. Karena dianggap tidak sejalan dengan program kerja Ahok. Padahal pembangunan akan berjalan dengan baik apabila pemerintah daerah bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat termasuk dengan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Yang lebih menyakitkan hati masyarakat DKI Jakarta yang mayoritas beragama muslim adalah niat Ahok yang ingin membangun lokalisasi di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut menuai reaksi dari PP Muhammadiyah, yang tegas menentang legalitas atas prostitusi. Namun apa tanggapan Ahok..? Ahok justru menuding bahwa PP Muhammadiyah dengan sebutan "Munafik"..



Menyikapi banyaknya kemudhorotan yang timbul dari sistem pilkada langsung, DPR mengusulkan agar dibentuk UU Pilkada yang menempuh jalur kewenangan parlemen daerah (DPRD) dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun Ahok dengan jumawa dan penuh kecongkakan mengatakan menolak rencana pilkada melalui DPRD. Ahok mengatakan bahwa dengan pilkada via DPRD, berarti menutup kesempatan bagi Ahok untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Yang jadi pertanyaan, SIAPA YANG MAU MENDORONG AHOK JADI GUBERNUR DKI..?? Selama ini masyarakat cuma sebatas MENERIMA Ahok sebagai Wakil Gubernur.

Bahkan Ahok berani menerbitkan peraturan gubernur yang berisi larangan penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid, sekolahan, lapangan dan tempat2 umum lainnya. Setelah menerbitkan larangan tersebut, Ahok dengan entengnya mengatakan bahwa surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Jokowi. Padahal faktanya SK tersebut ditandatangani oleh Ahok.





Dari fakta diatas, jelas bahwa misi utama Ahok bukanlah ingin membangun DKI menjadi lebih baik, melainkan ingin merubah DKI menjadi jauh dari esensi religi. Ahok ingin menjadikan DKI seperti kota metropalitan di Amerika yang sangat kental dengan nuansa kehidupan bebas tanpa batas serta bergelimang dengan kemaksiatan..

Dan sikap Ahok tersebut harus segera dicegah, karena tentu akan menimbulkan kemerosotan mental yang cukup drastis terhadap masyarakat DKI.

Kepada, Yth;
Mr. Jokowi dan seluruh elit politik PDIP
di tempat

Selama ini rakyat selalu mendengar klaim dari politikus PDIP yang mengatakan bahwa PDIP partai yang pro terhadap wong cilik, Rakyat percaya terhadap janji PDIP semasa kampanye, sehingga PDIP bisa menjadi partai pemenang Pemilu Legislatif 2014.

Di Pilpres 2014, PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.  Meskipun Jokowi pernah berjanji tidak akan nyapres, tapi rakyat masih memberi kesempatan bagi Jokowi untuk memperbaiki diri. Dalam kampanyenya, Jokowi kembali mengatasnamakan wong cilik. Rakyat masih ingat janji manis Jokowi pada tanggal 16 Juni 2014 dihadapan tukang ojeg, yang berjanji bahwa jika Jokowi naik jadi presiden, Jokowi TIDAK AKAN MENGHAPUS SUBSIDI BBM.

Masih terekam dalam benak rakyat saat Jokowi berjanji tidak akan meniru jejak Megawati yang menjual asset negara, malah Jokowi berjanji akan membeli kembali asset negara yang pernah dijual di era rezim Megawati. Rakyat percaya bahwa dengan janji manis Jokowi, terbukti Jokowi menang dan bakal jadi presiden RI ke-7.

Namun sebelum resmi menjabat sebagai presiden, Jokowi sudah mulai menampilkan politik balas budi terhadap cukong dan berencana membebani rakyat dengan program penghapusan subsidi BBM. Begitu sakit hati rakyat mendengar niat keji Jokowi tersebut didukung oleh para politisi PDIP yang dulu berkoar menentang kenaikan harga BBM. Semakin perih hati rakyat mendengar sorak sorai relawan Projo yang tega menghujat rakyat dengan sebutan "pemboros" sambil mengklaim bahwa kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah upaya PDIP untuk menghemat devisa negara.

Bertambah kekecewaan rakyat saat mendengar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait yang menyarankan Jokowi untuk menjual Pesawat Kepresidenan (yang baru dibeli oleh pemerintahan Presiden SBY) dengan DALIH PENGHEMATAN DAN EFISIENSI.

Begitukah cara PDIP menghargai rakyat yang telah menjadikan PDIP sebagai partai yang besar..??

Seperti inikah cara Jokowi berterimakasih terhadap rakyat Indonesia yang sudah memberikan mandat kepada Jokowi menjadi Presiden RI..??

 Namun sekali lagi rakyat Indonesia yang baik dan pemaaf ini memberi kesempatan kepada PDIP dan Jokowi untuk membuktikan niat baiknya terhadap rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, elit politik PDIP dan Presiden Terpilih Jokowi adalah pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik harus bisa memberi contoh kepada rakyat Indonesia, bukan cuma asal bicara saja.

Benar bahwa beban APBN harus ditanggung bersama, oleh sebab itu rakyat meminta bukti nyata bahwa elit politik PDIP siap berkorban demi negara. Rakyat berharap para Elit politik PDIP bersedia menghibahkan separuh dari hartanya untuk diberikan ke kas negara.

Rakyat percaya bahwa PDIP adalah partai wong cilik, maka sudah sepantasnya jika para elit politik PDIP menempuh pola hidup wong cilik dengan cara menjual rumah yang mereka huni saat ini kemudian uang hasil penjualannya disumbangkan kepada negara untuk membiayai pembangunan Jakarta Monorail yang masih mangkrak.

Rakyat juga sangat percaya bahwa Eyang Megawati dan Nyonya Puan Maharani adalah tokoh pembela kepentingan rakyat dan negara. Berhubung saat ini rakyat membutuhkan kilang minyak untuk memproduksi BBM yang merupakan kebutuhan masyarakat, maka dengan ini rakyat meminta agar Eyang Megawati dan Nyonya Puan Maharani bersedia menjual seluruh SPBU miliknya, lalu uang hasil penjualannya dihibahkan kepada negara untuk membiayai pembangunan kilang minyak.

Rakyat sepenuhnya percaya bahwa Mr.Jokowi sangat peduli dengan pendidikan masyarakat, oleh sebab itu rakyat berharap agar Mr.Jokowi berkenan menjual perusahaan pribadi miliknya kemudian uang hasil penjualannya beserta seluruh tabungannya disumbangkan kepada negara untuk mendanai program Kartu Indonesia Pintar. 

Bila anda semua bisa merealisasikan tuntutan rakyat diatas, maka rakyat akan yakin 100% bahwa Mr.Jokowi beserta seluruh jajaran PDIP benar-benar orang yang berjuang demi rakyat. Namun jika Mr.Jokowi dan Jajaran elit politik PDIP tidak sanggup memenuhi tuntutan rakyat tersebut, maka jangan salahkan rakyat jika menilai bahwa rencana penghapusan subsidi BBM hanyalah siasat politik PDIP dan Mr.Jokowi untuk memperalat rakyat Indonesia.

Sekian surat dari kami, mohon ditanggapi dengan baik.

Sudah sering kita mendengar kenyataan pahit dalam dunia peradilan di negara ini, dimana keputusan peradilan justru tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan. Vonis yang terbit sering menuai kontroversi serta bertentangan dengan azas kebenaran dan kejujuran. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat untuk memperoleh keadilan, namun telah beralih fungsi menjadi ajang jual beli vonis. Dalam kasus kriminal biasa, vonis pengadilan dapat dibeli dengan uang. Namun dalam kasus pidana khusus, serta kasus sengketa lainnya vonis pengadilan diintervensi oleh kekuatan politik baik dari kekuatan politik dari dalam negeri maupun kekuatan politik luar negeri terbukti sanggup mempengaruhi hasil keputusan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di negara ini.