Masyarakat banyak yang terhipnotis dengan pemberitaan media propaganda milik timses Jokowi yang mengatakan bahwa biaya kampanye Jokowi didapat dari donasi masyarakat, padahal faktanya justru timses Jokowi yang menyawer masyarakat.
TRIK JOKOWI MENGAKALI SUBSIDI UNTUK BALAS BUDI.
SOLUSI UNTUK MASALAH SUBSIDI BBM ADALAH MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT.
Mungkin bagi segolongan komunitas politik, lebih cenderung memilih mencabut subsidi BBM untuk menghemat APBN. Namun bagi tim redaksi blog ini, pencabutan subsidi BBM hanya sebuah bentuk rasa frustasi dari pemerintahan yang berhutang biaya kampanye terhadap para cukong (Pemerintahan hasil pilpres 2014).
Boleh saja pendukung rezim JKW tidak menerima pernyataan tersebut, namun itulah fakta yang kami tangkap saat ini.
Mengapa demikian,..?? Karena kami memiliki solusi yang lebih tepat agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Silahkan anda menyimak beberapa saran dari kami, diantaranya:
1. Menerbitkan peraturan bahwa yang boleh membeli BBM bersubsidi hanyalah angkutan umum, serta kendaraan bermotor roda dua. Selain kendaraan tersebut TIDAK BOLEH membeli BBM bersubsidi.
2. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi SPBU, supaya pengusaha SPBU serta petugas SPBU tidak menjual BBM bersubsidi kecuali kepada angkutan umum dan kendaraan roda dua.
3. Memberikan sanksi pidana yang berat bagi SPBU yang nekad menjual BBM bersubsidi kepada kendaraan selain angkutan umum dan sepeda motor.
4 Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang dapat menginformasikan pelanggaran prosedur penjualan BBM bersubsidi, dalam hal ini masyarakat yang melaporkan kasus tersebut dengan menyertakan alat bukti otentik berupa foto atau video rekaman yang memuat proses terjadinya pelanggaran tersebut.
5. Bagi pedagang bensin eceran yang berlokasi agak jauh dari SPBU, diwajibkan mendaftarkan diri kepada SPBU terdekat dan mengurus izin pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen dan mereka harus diberi limit pembelian yitu tidak boleh lebih dari 50 liter/hari serta hanya boleh menjual BBM bersubsidi kepada kendaraan umum serta sepeda motor. jika melanggar, maka izin pembelian BBM bersubsidi akan dicabut. (sistem agen resmi)
6. Mewajibkan bagi seluruh SPBU untuk melengkapi setiap mesin pompa bensin dengan kamera CCTV.
7. SPBU menyiapkan jalur khusus untuk bagi konsumen BBM bersubsidi, sehingga memudahkan pengawasan.
8. Pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor roda empat yang statusnya kendaraan pribadi.
9. Menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi roda empat atau lebih.
10. Menertibkan parkir liar dan memberi sanksi berat bagi penyedia parkir liar beserta pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir liar.
11. Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan angkutan umum.
Untuk sementara, cukup sekian saran yang dapat kami berikan kepada pemerintah saat ini. Kami percaya jika saran diatas bisa dijalankan, maka dengan otomatis akan mampu mengurangi pemakaian BBM bersubsidi sekaligus mengurai kemacetan di Ibu Kota dan kota2 besar lainnya. Karena masyarakat akan lebih memilih menggunakan angkutan umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.
Semoga bermanfaat bagi kita semua.
MAFIA MINYAK ITU TERBUKTI PENYUPLAI DANA BAGI PDIP
Mafia minyak itu bekerja dengan memanfaatkan subsudi BBM ditengah mahalnya harga minyak mentah..
Mafia minyak akan menolak kenaikan harga BBM meskipun harga Minyak Mentah Dunia meroket..
Di tahun 2012 harga minyak mentah dunia berada di level US$ 135/barrel, para mafia minyak yang tergabung dalam PDIP dengan lantang menolak kenaikan harga BBM. Karena mereka membutuhkan biaya besar untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014, dan lumbung dana kampanye mereka didapat dari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang kemudian dijual kepada pengusaha industri.
(Perlu kita fahami bahwa Megawati khan pengusaha SPBU dan Megawati memiliki kedekatan dengan Sammy Hamzah serta Ari Soemarno).
Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Ari Soemarno bekerjasama dengan Effendi Simbolon dalam memenangkan Jokowi - JK.
Siapakah Arie Soemarno..?? Beliau adalah Mantan Dirut Pertamina sekaligus kakak dari Rini Soemarno yang begitu dekat dengan Megawati.
Arie Sumarno bersama Effendi Simboplon berupaya mengumpulkan dana melalui permainan kotor mafia migas, terlebih lagi JK memiliki akses untuk menghimpun dana dari pengusaha Gas yang pernah bekerjasama pada proyek konversi minyak tanah ke gas elpiji.
sejumlah konglomerat memberi bantuan dana ke PDIP untuk kampanye pileg dan pilpres. Salah satu yang santer disebut adalah Boediarto Boentaran, pemilik usaha yang berinduk pada PT Bintang Mitra Sejahtera Raya Tbk.Boediarto merupakan pemegang technical assistance contract (TAC) dibidang pengoperasian LADANG MINYAK. Dikabarkan, Boediarto akan mengelontorkan "sumbangan" sebesar Rp 2 triliun kepada Jokowi.
Karena harga BBM tetap dinaikkan oleh pemerintahan SBY, mengakibatkan penghasilan mafia minyak PDIP tidak mencapai target, sehingga pada saat Pemilu Presiden 2014 PDIP tidak memiliki dana yang cukup untuk menggelar kampanye pemenangan Jokowi.
Oleh sebab itu timses Jokowi menggandeng James Ryadi untuk memberi pinjaman dana buat kampanye pemenangan Jokowi di pilpres 2014.
Selain itu, dikabarkan ada Ekatjipta Wijaya, konglomerat menguasai perekonomian Indonesia pemilik Sinar Mas Group dan Sukanto Tanoto, pemilik Raja Garuda Mas yang terlibat kasus penggelapan pajak yang dipatok "menyumbang" Rp 1,5 triliun kepada pasangan Jokowi-JK.
Pasca pilpres ini, Jokowi memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kampanye yang dipinjam dari para cukong yang selama ini mendukungnya. Cara pembayaran hutang tersebut cukup rapih dan terselubung diantara proyek pembangunan nasional, yaitu dengan cara menyerahkan tender proyek pembangunan insfrastruktur kepada perusahaan milik James Ryadi dan cukong lainnya, KEMUDIAN SEBAGIAN KEUNTUNGANNYA DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN HUTANG KAMPANYE.
Hutang biaya kampanye membuat Jokowi tersandera, itu artinya selama hutangtersebut belum lunas, maka Jokowi harus memprioritaskan perusahan cukong2 tersebut sebagai pelaksana berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan.
Hal tersebut tentu saja mengundang kecemburuan dari politisi PDIP dan Koalisi pendukungnya, sebab mereka mendukung Jokowi dengan harapan bisa memperoleh tender proyek pembangunan di Indonesia.
Karena desakan dari para orang2 yang mendukungnya di pilpres 2014, jokowi akhirnya mencari jalan pintas untuk mencari dana dalam waktu yang relatif cepat.
Cara yang ditempuh Jokowi adalah dengan cara mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan insfrastruktur yang bisa ditangani oleh para cukung pendukungnya.
Namun melihat RAPBN 2014-2015, ternyata kas pemerintah tidak terdapat pos pendanaan yang bisa digunakan untuk menggelar proyek yang dijanjikan Jokowi kepada cukong2.
Akhirnya dengan alasan ingin mengalihkan subsidi BBM ke pos yang lebih penting, Jokowi ingin menggunakan dana subsidi BBM utuk membiayai proyek
Jadi pencabutan subsidi BBM bukan hanya untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, tapi utamanya untuk membayar hutang biaya kampanye pilpres 2014.
Itulah sebabnya Jokowi begitu ngotot ingin menaikkan harga BBM.
Maukah anda mengalihkan subsidi BBM yang merupakan hak anda, kini hendak digunakan oleh Jokowi dan PDIP untuk membayar hutang kampanye mereka..??
RENCANA JOKOWI UNTUK MENAIKKAN HARGA BBM DINILAI TIDAK MEMILIKI ALASAN LOGIS.
KENAIKAN HARGA BBM SAAT INI TAK BERALASAN..
Kebijakan SBY menaikkan harga BBM 2 tahun lalu disebabkan melonjaknya harga minyak mentah dunia ke level US$ 135/ barrel.
Sementara harga minyak mentah dunia saat ini hanya US$ 90 / barrel..
Jadi sangat tidak relevan jika 2 tahun yang lalu PDIP menolak kenaikan harga BBM, kemudian saat ini ngotot menaikkan harga BBM disaat harga minyak mentah sudah lebih murah..
Lantas apa alasan Jokowi yang ngotot ingin menaikkan harga BBM diawal pemerintahan Jokowi..??
Kalo jokowi cuma bisa menganggap kenaikan harga BBM sebagai solusi atas berbagai permasalahan negara ini,, lebih baik SBY lanjut satu periode..
Soalnya jelas bahwa ketika harga minyak mentah dunia naik ke level US$ 135/BARREL di tahun 2012, para elit politik PDIP dengan lantang menolak kenaikan harga BBM, meskipun pemerintah SBY mengatakan bahwa subsidi BBM akan dialihkan ke sektor pendidikan..
Itu mengindikasikan bahwa PDIP tidak memikirkan nasib kesehatan dan pendidikan di negara kita pada saat itu..
Sekarang saat harga minyak mentah dunia sudah turun ke level US$ 90/ barrel, kenapa PDIP malah mengangkat isu pendidikan dan kesehatan sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM..??
Rakyat tentu tidak akan percaya dengan alasan tersebut..
Rakyat lebih percaya jika kenaikan harga BBM bertujuan mengalihkan dana subsidi untuk menutupi biaya kampanye Jokowi.
FAKTA SERANGAN POLISI TERHADAP DEMONSTRAN PENDUKUNG PRABOWO
Mungkin anda sudah membaca atau mendengar informasi tentang bentrokan antara Polisi dengan Demonstran pendukung Prabowo di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Namun banyak pemberitaan yang beredar justru berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Jika kita perhatikan foto no 1 dan 2, jelas berita mengenai 2 polisi terluka diseruduk oleh mobil Unimog adalah tidak benar. Karena di depan mobil Unimog berdiri massa demostran (lihat gambar no 8, posisi demonstran masih di depan mobil saat bentrokan terjadi), jika mobil Unimog menyeruduk maka akan banyak massa demonstran yang terlindas.
Penyebab polisi terluka adalah akibat kaki mereka tersangkut kawat berduri saat menyerbu demonstran kemudian polisi tersebut terjatuh dan terinjak oleh rekannya diatas kawat berduri, karena pandangan mereka dibatasi tameng hitam yang mereka gunakan untuk melindungi diri (lihat bentuk tameng polisi serta posisi kawat berduri dalam foto dibawah ini: