Mungkin bagi segolongan komunitas politik, lebih cenderung memilih mencabut subsidi BBM untuk menghemat APBN. Namun bagi tim redaksi blog ini, pencabutan subsidi BBM hanya sebuah bentuk rasa frustasi dari pemerintahan yang berhutang biaya kampanye terhadap para cukong (Pemerintahan hasil pilpres 2014).
Boleh saja pendukung rezim JKW tidak menerima pernyataan tersebut, namun itulah fakta yang kami tangkap saat ini.
Mengapa demikian,..?? Karena kami memiliki solusi yang lebih tepat agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Silahkan anda menyimak beberapa saran dari kami, diantaranya:
1. Menerbitkan peraturan bahwa yang boleh membeli BBM bersubsidi hanyalah angkutan umum, serta kendaraan bermotor roda dua. Selain kendaraan tersebut TIDAK BOLEH membeli BBM bersubsidi.
2. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi SPBU, supaya pengusaha SPBU serta petugas SPBU tidak menjual BBM bersubsidi kecuali kepada angkutan umum dan kendaraan roda dua.
3. Memberikan sanksi pidana yang berat bagi SPBU yang nekad menjual BBM bersubsidi kepada kendaraan selain angkutan umum dan sepeda motor.
4 Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang dapat menginformasikan pelanggaran prosedur penjualan BBM bersubsidi, dalam hal ini masyarakat yang melaporkan kasus tersebut dengan menyertakan alat bukti otentik berupa foto atau video rekaman yang memuat proses terjadinya pelanggaran tersebut.
5. Bagi pedagang bensin eceran yang berlokasi agak jauh dari SPBU, diwajibkan mendaftarkan diri kepada SPBU terdekat dan mengurus izin pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen dan mereka harus diberi limit pembelian yitu tidak boleh lebih dari 50 liter/hari serta hanya boleh menjual BBM bersubsidi kepada kendaraan umum serta sepeda motor. jika melanggar, maka izin pembelian BBM bersubsidi akan dicabut. (sistem agen resmi)
6. Mewajibkan bagi seluruh SPBU untuk melengkapi setiap mesin pompa bensin dengan kamera CCTV.
7. SPBU menyiapkan jalur khusus untuk bagi konsumen BBM bersubsidi, sehingga memudahkan pengawasan.
8. Pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor roda empat yang statusnya kendaraan pribadi.
9. Menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi roda empat atau lebih.
10. Menertibkan parkir liar dan memberi sanksi berat bagi penyedia parkir liar beserta pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir liar.
11. Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan angkutan umum.
Untuk sementara, cukup sekian saran yang dapat kami berikan kepada pemerintah saat ini. Kami percaya jika saran diatas bisa dijalankan, maka dengan otomatis akan mampu mengurangi pemakaian BBM bersubsidi sekaligus mengurai kemacetan di Ibu Kota dan kota2 besar lainnya. Karena masyarakat akan lebih memilih menggunakan angkutan umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.
Semoga bermanfaat bagi kita semua.
0 komentar:
Posting Komentar