Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

MAFIA MINYAK ITU TERBUKTI PENYUPLAI DANA BAGI PDIP

Mafia minyak itu bekerja dengan memanfaatkan subsudi BBM ditengah mahalnya harga minyak mentah..

Mafia minyak akan menolak kenaikan harga BBM meskipun harga Minyak Mentah Dunia meroket..

Di tahun 2012 harga minyak mentah dunia berada di level US$ 135/barrel, para mafia minyak yang tergabung dalam PDIP dengan lantang menolak kenaikan harga BBM. Karena mereka membutuhkan biaya besar untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014, dan lumbung dana kampanye mereka didapat dari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang kemudian dijual kepada pengusaha industri.
(Perlu kita fahami bahwa Megawati khan pengusaha SPBU dan Megawati memiliki kedekatan dengan Sammy Hamzah serta Ari Soemarno).


Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Ari Soemarno bekerjasama dengan Effendi Simbolon dalam memenangkan Jokowi - JK.

Siapakah Arie Soemarno..?? Beliau adalah Mantan Dirut Pertamina sekaligus kakak dari Rini Soemarno yang begitu dekat dengan Megawati.

Arie Sumarno bersama Effendi Simboplon berupaya mengumpulkan dana melalui permainan kotor mafia migas, terlebih lagi JK memiliki akses untuk menghimpun dana dari pengusaha Gas yang pernah bekerjasama pada proyek konversi minyak tanah ke gas elpiji.

sejumlah konglomerat memberi bantuan dana ke PDIP untuk kampanye pileg dan pilpres. Salah satu yang santer disebut adalah Boediarto Boentaran, pemilik usaha yang berinduk pada PT Bintang Mitra Sejahtera Raya Tbk.Boediarto merupakan pemegang technical assistance contract (TAC) dibidang pengoperasian LADANG MINYAK. Dikabarkan, Boediarto akan mengelontorkan "sumbangan" sebesar Rp 2 triliun kepada Jokowi.

Karena harga BBM tetap dinaikkan oleh pemerintahan SBY, mengakibatkan penghasilan mafia minyak PDIP tidak mencapai target, sehingga pada saat Pemilu Presiden 2014 PDIP tidak memiliki dana yang cukup untuk menggelar kampanye pemenangan Jokowi.

Oleh sebab itu timses Jokowi menggandeng James Ryadi untuk memberi pinjaman dana buat kampanye pemenangan Jokowi di pilpres 2014.

Selain itu, dikabarkan ada Ekatjipta Wijaya, konglomerat menguasai perekonomian Indonesia pemilik Sinar Mas Group dan Sukanto Tanoto, pemilik Raja Garuda Mas yang terlibat kasus penggelapan pajak yang dipatok "menyumbang" Rp 1,5 triliun kepada pasangan Jokowi-JK.


Sebelumnya sejumlah pengusaha yang memiliki perusahaan besar juga disebut menjadi penyumbang untuk Jokowi-JK. Antara lain, Suzanna Tanojo pemilik Bank Victoria yang dikabarkan "menyumbang" Rp 500 miliar untuk tim Jokowi-JK dari total Rp 3 triliun.


Pasca pilpres ini, Jokowi memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kampanye yang dipinjam dari para cukong yang selama ini mendukungnya. Cara pembayaran hutang tersebut cukup rapih dan terselubung diantara proyek pembangunan nasional, yaitu dengan cara menyerahkan tender proyek pembangunan insfrastruktur kepada perusahaan milik James Ryadi dan cukong lainnya, KEMUDIAN SEBAGIAN KEUNTUNGANNYA DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN HUTANG KAMPANYE.

Hutang biaya kampanye membuat Jokowi tersandera, itu artinya selama hutangtersebut belum lunas, maka Jokowi harus memprioritaskan perusahan cukong2 tersebut sebagai pelaksana berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Hal tersebut tentu saja mengundang kecemburuan dari politisi PDIP dan Koalisi pendukungnya, sebab mereka mendukung Jokowi dengan harapan bisa memperoleh tender proyek pembangunan di Indonesia.

Karena desakan dari para orang2 yang mendukungnya di pilpres 2014, jokowi akhirnya mencari jalan pintas untuk mencari dana dalam waktu yang relatif cepat.

Cara yang ditempuh Jokowi adalah dengan cara mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan insfrastruktur yang bisa ditangani oleh para cukung pendukungnya.

Namun melihat RAPBN 2014-2015, ternyata kas pemerintah tidak terdapat pos pendanaan yang bisa digunakan untuk menggelar proyek yang dijanjikan Jokowi kepada cukong2.

Akhirnya dengan alasan ingin mengalihkan subsidi BBM ke pos yang lebih penting, Jokowi ingin menggunakan dana subsidi BBM utuk membiayai proyek

Jadi pencabutan subsidi BBM bukan hanya untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, tapi utamanya untuk membayar hutang biaya kampanye pilpres 2014.

Itulah sebabnya Jokowi begitu ngotot ingin menaikkan harga BBM.

Maukah anda mengalihkan subsidi BBM yang merupakan hak anda, kini hendak digunakan oleh Jokowi dan PDIP untuk membayar hutang kampanye mereka..??


















































  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar