Rahmatan Lil Alamin

Basuki Cahya Purnama alias Ahok adalah sosok yang cukup fenomenal, pasalnya Ahok akan menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan posisi Jokowi yang saat ini naik sebaga presiden terpilih hasil konspirasi makar PDIP dan bersama beberapa parpol serta melibatkan institusi KPU, MK serta KPK.

Sepak terjang Ahok awalnya cukup mendapat simpati masyarakat yang tertipu oleh strategi sandiwara pencitraan Jokowi. Dengan embel-embel sebagai pasangan Gub-Wagub yang senang blusukan serta tegas terhadap bawahannya, Ahok menuai simpati dari sebagian masyarakat DKI Jakarta.

Namun, yang namanya sandiwara tidak akan bertahan lama. Ahok mulai menunjukkan sikap inkonsistensinya, berawal dari ajang pilpres 2014, sebagai kader Partai Gerindra, Ahok diperintahkan untuk menjadi timses yang mendukung pasangan Capres nomor urut 1 yaitu Prabowo (Gerindra)- Hatta Rajasa (PAN) yang dimotori oleh kekuatan ummat Islam,

Awalnya DPP Gerindra yakin bahwa Ahok akan konsisten mendukung Prabowo, namun ketika melihat hasil perolehan suara Prabowo di wilayah DKI Jakarta yang lebih sedikit dibandingkan suara Jokowi, terlihat jelas bahwa Ahok telah mengkhianati Prabowo yang dulu pernah mengorbitkan Jokowi-Ahok jadi pasangan Gub-Wagub DKI Jakarta.

Tidak sampai disitu, sebagai Plt.Gub DKI, Ahok juga menerbitkan penghapusan peraturan daerah yang menganjurkan bagi murid sekolah untuk mengenakan seragam muslim. Kebijakan Ahok tersebut menuai kecaman dari berbagai ormas Islam.

Beberapa waktu yang lalu Ahok juga melontarkan pernyataan yang sangat kontroversial, yaitu menolak seruan dari Mendagri Gamawan agar seluruh kepala daerah memaksimalkan kerjasamna dengan ormas yang ada di daerah masing-masing. Ahok dengan lantang menolak bekerjasama dengan ormas islam dan FPI. Karena dianggap tidak sejalan dengan program kerja Ahok. Padahal pembangunan akan berjalan dengan baik apabila pemerintah daerah bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat termasuk dengan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Yang lebih menyakitkan hati masyarakat DKI Jakarta yang mayoritas beragama muslim adalah niat Ahok yang ingin membangun lokalisasi di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut menuai reaksi dari PP Muhammadiyah, yang tegas menentang legalitas atas prostitusi. Namun apa tanggapan Ahok..? Ahok justru menuding bahwa PP Muhammadiyah dengan sebutan "Munafik"..



Menyikapi banyaknya kemudhorotan yang timbul dari sistem pilkada langsung, DPR mengusulkan agar dibentuk UU Pilkada yang menempuh jalur kewenangan parlemen daerah (DPRD) dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun Ahok dengan jumawa dan penuh kecongkakan mengatakan menolak rencana pilkada melalui DPRD. Ahok mengatakan bahwa dengan pilkada via DPRD, berarti menutup kesempatan bagi Ahok untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Yang jadi pertanyaan, SIAPA YANG MAU MENDORONG AHOK JADI GUBERNUR DKI..?? Selama ini masyarakat cuma sebatas MENERIMA Ahok sebagai Wakil Gubernur.

Bahkan Ahok berani menerbitkan peraturan gubernur yang berisi larangan penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid, sekolahan, lapangan dan tempat2 umum lainnya. Setelah menerbitkan larangan tersebut, Ahok dengan entengnya mengatakan bahwa surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Jokowi. Padahal faktanya SK tersebut ditandatangani oleh Ahok.





Dari fakta diatas, jelas bahwa misi utama Ahok bukanlah ingin membangun DKI menjadi lebih baik, melainkan ingin merubah DKI menjadi jauh dari esensi religi. Ahok ingin menjadikan DKI seperti kota metropalitan di Amerika yang sangat kental dengan nuansa kehidupan bebas tanpa batas serta bergelimang dengan kemaksiatan..

Dan sikap Ahok tersebut harus segera dicegah, karena tentu akan menimbulkan kemerosotan mental yang cukup drastis terhadap masyarakat DKI.

Kepada, Yth;
Mr. Jokowi dan seluruh elit politik PDIP
di tempat

Selama ini rakyat selalu mendengar klaim dari politikus PDIP yang mengatakan bahwa PDIP partai yang pro terhadap wong cilik, Rakyat percaya terhadap janji PDIP semasa kampanye, sehingga PDIP bisa menjadi partai pemenang Pemilu Legislatif 2014.

Di Pilpres 2014, PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.  Meskipun Jokowi pernah berjanji tidak akan nyapres, tapi rakyat masih memberi kesempatan bagi Jokowi untuk memperbaiki diri. Dalam kampanyenya, Jokowi kembali mengatasnamakan wong cilik. Rakyat masih ingat janji manis Jokowi pada tanggal 16 Juni 2014 dihadapan tukang ojeg, yang berjanji bahwa jika Jokowi naik jadi presiden, Jokowi TIDAK AKAN MENGHAPUS SUBSIDI BBM.

Masih terekam dalam benak rakyat saat Jokowi berjanji tidak akan meniru jejak Megawati yang menjual asset negara, malah Jokowi berjanji akan membeli kembali asset negara yang pernah dijual di era rezim Megawati. Rakyat percaya bahwa dengan janji manis Jokowi, terbukti Jokowi menang dan bakal jadi presiden RI ke-7.

Namun sebelum resmi menjabat sebagai presiden, Jokowi sudah mulai menampilkan politik balas budi terhadap cukong dan berencana membebani rakyat dengan program penghapusan subsidi BBM. Begitu sakit hati rakyat mendengar niat keji Jokowi tersebut didukung oleh para politisi PDIP yang dulu berkoar menentang kenaikan harga BBM. Semakin perih hati rakyat mendengar sorak sorai relawan Projo yang tega menghujat rakyat dengan sebutan "pemboros" sambil mengklaim bahwa kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah upaya PDIP untuk menghemat devisa negara.

Bertambah kekecewaan rakyat saat mendengar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait yang menyarankan Jokowi untuk menjual Pesawat Kepresidenan (yang baru dibeli oleh pemerintahan Presiden SBY) dengan DALIH PENGHEMATAN DAN EFISIENSI.

Begitukah cara PDIP menghargai rakyat yang telah menjadikan PDIP sebagai partai yang besar..??

Seperti inikah cara Jokowi berterimakasih terhadap rakyat Indonesia yang sudah memberikan mandat kepada Jokowi menjadi Presiden RI..??

 Namun sekali lagi rakyat Indonesia yang baik dan pemaaf ini memberi kesempatan kepada PDIP dan Jokowi untuk membuktikan niat baiknya terhadap rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, elit politik PDIP dan Presiden Terpilih Jokowi adalah pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik harus bisa memberi contoh kepada rakyat Indonesia, bukan cuma asal bicara saja.

Benar bahwa beban APBN harus ditanggung bersama, oleh sebab itu rakyat meminta bukti nyata bahwa elit politik PDIP siap berkorban demi negara. Rakyat berharap para Elit politik PDIP bersedia menghibahkan separuh dari hartanya untuk diberikan ke kas negara.

Rakyat percaya bahwa PDIP adalah partai wong cilik, maka sudah sepantasnya jika para elit politik PDIP menempuh pola hidup wong cilik dengan cara menjual rumah yang mereka huni saat ini kemudian uang hasil penjualannya disumbangkan kepada negara untuk membiayai pembangunan Jakarta Monorail yang masih mangkrak.

Rakyat juga sangat percaya bahwa Eyang Megawati dan Nyonya Puan Maharani adalah tokoh pembela kepentingan rakyat dan negara. Berhubung saat ini rakyat membutuhkan kilang minyak untuk memproduksi BBM yang merupakan kebutuhan masyarakat, maka dengan ini rakyat meminta agar Eyang Megawati dan Nyonya Puan Maharani bersedia menjual seluruh SPBU miliknya, lalu uang hasil penjualannya dihibahkan kepada negara untuk membiayai pembangunan kilang minyak.

Rakyat sepenuhnya percaya bahwa Mr.Jokowi sangat peduli dengan pendidikan masyarakat, oleh sebab itu rakyat berharap agar Mr.Jokowi berkenan menjual perusahaan pribadi miliknya kemudian uang hasil penjualannya beserta seluruh tabungannya disumbangkan kepada negara untuk mendanai program Kartu Indonesia Pintar. 

Bila anda semua bisa merealisasikan tuntutan rakyat diatas, maka rakyat akan yakin 100% bahwa Mr.Jokowi beserta seluruh jajaran PDIP benar-benar orang yang berjuang demi rakyat. Namun jika Mr.Jokowi dan Jajaran elit politik PDIP tidak sanggup memenuhi tuntutan rakyat tersebut, maka jangan salahkan rakyat jika menilai bahwa rencana penghapusan subsidi BBM hanyalah siasat politik PDIP dan Mr.Jokowi untuk memperalat rakyat Indonesia.

Sekian surat dari kami, mohon ditanggapi dengan baik.

Sudah sering kita mendengar kenyataan pahit dalam dunia peradilan di negara ini, dimana keputusan peradilan justru tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan. Vonis yang terbit sering menuai kontroversi serta bertentangan dengan azas kebenaran dan kejujuran. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat untuk memperoleh keadilan, namun telah beralih fungsi menjadi ajang jual beli vonis. Dalam kasus kriminal biasa, vonis pengadilan dapat dibeli dengan uang. Namun dalam kasus pidana khusus, serta kasus sengketa lainnya vonis pengadilan diintervensi oleh kekuatan politik baik dari kekuatan politik dari dalam negeri maupun kekuatan politik luar negeri terbukti sanggup mempengaruhi hasil keputusan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di negara ini.

Masyarakat banyak yang terhipnotis dengan pemberitaan media propaganda milik timses Jokowi yang mengatakan bahwa biaya kampanye Jokowi didapat dari donasi masyarakat, padahal faktanya justru timses Jokowi yang menyawer masyarakat.

Mungkin bagi segolongan komunitas politik, lebih cenderung memilih mencabut subsidi BBM untuk menghemat APBN. Namun bagi tim redaksi blog ini, pencabutan subsidi BBM hanya sebuah bentuk rasa frustasi dari pemerintahan yang berhutang biaya kampanye terhadap para cukong (Pemerintahan hasil pilpres 2014).

Boleh saja pendukung rezim JKW tidak menerima pernyataan tersebut, namun itulah fakta yang kami tangkap saat ini.

Mengapa demikian,..?? Karena kami memiliki solusi yang lebih tepat agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Silahkan anda menyimak beberapa saran dari kami, diantaranya:

1. Menerbitkan peraturan bahwa yang boleh membeli BBM bersubsidi hanyalah angkutan umum, serta kendaraan bermotor roda dua. Selain kendaraan tersebut TIDAK BOLEH membeli BBM bersubsidi.

2. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi SPBU, supaya pengusaha SPBU serta petugas SPBU tidak menjual BBM bersubsidi kecuali kepada angkutan umum dan kendaraan roda dua.

3. Memberikan sanksi pidana yang berat bagi SPBU yang nekad menjual BBM bersubsidi kepada kendaraan selain angkutan umum dan sepeda motor.

4 Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang dapat menginformasikan pelanggaran prosedur penjualan BBM bersubsidi, dalam hal ini masyarakat yang melaporkan kasus tersebut dengan menyertakan alat bukti otentik berupa foto atau video rekaman yang memuat proses terjadinya pelanggaran tersebut.

5. Bagi pedagang bensin eceran yang berlokasi agak jauh dari SPBU, diwajibkan mendaftarkan diri kepada SPBU terdekat dan mengurus izin pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen dan mereka harus diberi limit pembelian yitu tidak boleh lebih dari 50 liter/hari serta hanya boleh menjual BBM bersubsidi kepada kendaraan umum serta sepeda motor. jika melanggar, maka izin pembelian BBM bersubsidi akan dicabut. (sistem agen resmi)

6. Mewajibkan bagi seluruh SPBU untuk melengkapi setiap mesin pompa bensin dengan kamera CCTV.

7. SPBU menyiapkan jalur khusus untuk bagi konsumen BBM bersubsidi, sehingga memudahkan pengawasan.

8. Pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor roda empat yang statusnya kendaraan pribadi.

9. Menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi roda empat atau lebih.

10. Menertibkan parkir liar dan memberi sanksi berat bagi penyedia parkir liar beserta pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir liar.

11. Meningkatkan pelayanan dan kenyamanan angkutan umum.

Untuk sementara, cukup sekian saran yang dapat kami berikan kepada pemerintah saat ini. Kami percaya jika saran diatas bisa dijalankan, maka dengan otomatis akan mampu mengurangi pemakaian BBM bersubsidi sekaligus mengurai kemacetan di Ibu Kota dan kota2 besar lainnya. Karena masyarakat akan lebih memilih menggunakan angkutan umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Mafia minyak itu bekerja dengan memanfaatkan subsudi BBM ditengah mahalnya harga minyak mentah..

Mafia minyak akan menolak kenaikan harga BBM meskipun harga Minyak Mentah Dunia meroket..

Di tahun 2012 harga minyak mentah dunia berada di level US$ 135/barrel, para mafia minyak yang tergabung dalam PDIP dengan lantang menolak kenaikan harga BBM. Karena mereka membutuhkan biaya besar untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014, dan lumbung dana kampanye mereka didapat dari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang kemudian dijual kepada pengusaha industri.
(Perlu kita fahami bahwa Megawati khan pengusaha SPBU dan Megawati memiliki kedekatan dengan Sammy Hamzah serta Ari Soemarno).


Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Ari Soemarno bekerjasama dengan Effendi Simbolon dalam memenangkan Jokowi - JK.

Siapakah Arie Soemarno..?? Beliau adalah Mantan Dirut Pertamina sekaligus kakak dari Rini Soemarno yang begitu dekat dengan Megawati.

Arie Sumarno bersama Effendi Simboplon berupaya mengumpulkan dana melalui permainan kotor mafia migas, terlebih lagi JK memiliki akses untuk menghimpun dana dari pengusaha Gas yang pernah bekerjasama pada proyek konversi minyak tanah ke gas elpiji.

sejumlah konglomerat memberi bantuan dana ke PDIP untuk kampanye pileg dan pilpres. Salah satu yang santer disebut adalah Boediarto Boentaran, pemilik usaha yang berinduk pada PT Bintang Mitra Sejahtera Raya Tbk.Boediarto merupakan pemegang technical assistance contract (TAC) dibidang pengoperasian LADANG MINYAK. Dikabarkan, Boediarto akan mengelontorkan "sumbangan" sebesar Rp 2 triliun kepada Jokowi.

Karena harga BBM tetap dinaikkan oleh pemerintahan SBY, mengakibatkan penghasilan mafia minyak PDIP tidak mencapai target, sehingga pada saat Pemilu Presiden 2014 PDIP tidak memiliki dana yang cukup untuk menggelar kampanye pemenangan Jokowi.

Oleh sebab itu timses Jokowi menggandeng James Ryadi untuk memberi pinjaman dana buat kampanye pemenangan Jokowi di pilpres 2014.

Selain itu, dikabarkan ada Ekatjipta Wijaya, konglomerat menguasai perekonomian Indonesia pemilik Sinar Mas Group dan Sukanto Tanoto, pemilik Raja Garuda Mas yang terlibat kasus penggelapan pajak yang dipatok "menyumbang" Rp 1,5 triliun kepada pasangan Jokowi-JK.

Pasca pilpres ini, Jokowi memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kampanye yang dipinjam dari para cukong yang selama ini mendukungnya. Cara pembayaran hutang tersebut cukup rapih dan terselubung diantara proyek pembangunan nasional, yaitu dengan cara menyerahkan tender proyek pembangunan insfrastruktur kepada perusahaan milik James Ryadi dan cukong lainnya, KEMUDIAN SEBAGIAN KEUNTUNGANNYA DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN HUTANG KAMPANYE.

Hutang biaya kampanye membuat Jokowi tersandera, itu artinya selama hutangtersebut belum lunas, maka Jokowi harus memprioritaskan perusahan cukong2 tersebut sebagai pelaksana berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Hal tersebut tentu saja mengundang kecemburuan dari politisi PDIP dan Koalisi pendukungnya, sebab mereka mendukung Jokowi dengan harapan bisa memperoleh tender proyek pembangunan di Indonesia.

Karena desakan dari para orang2 yang mendukungnya di pilpres 2014, jokowi akhirnya mencari jalan pintas untuk mencari dana dalam waktu yang relatif cepat.

Cara yang ditempuh Jokowi adalah dengan cara mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan insfrastruktur yang bisa ditangani oleh para cukung pendukungnya.

Namun melihat RAPBN 2014-2015, ternyata kas pemerintah tidak terdapat pos pendanaan yang bisa digunakan untuk menggelar proyek yang dijanjikan Jokowi kepada cukong2.

Akhirnya dengan alasan ingin mengalihkan subsidi BBM ke pos yang lebih penting, Jokowi ingin menggunakan dana subsidi BBM utuk membiayai proyek

Jadi pencabutan subsidi BBM bukan hanya untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, tapi utamanya untuk membayar hutang biaya kampanye pilpres 2014.

Itulah sebabnya Jokowi begitu ngotot ingin menaikkan harga BBM.

Maukah anda mengalihkan subsidi BBM yang merupakan hak anda, kini hendak digunakan oleh Jokowi dan PDIP untuk membayar hutang kampanye mereka..??

KENAIKAN HARGA BBM SAAT INI TAK BERALASAN..

Kebijakan SBY menaikkan harga BBM 2 tahun lalu disebabkan melonjaknya harga minyak mentah dunia ke level US$ 135/ barrel.

Sementara harga minyak mentah dunia saat ini hanya US$ 90 / barrel..

Jadi sangat tidak relevan jika 2 tahun yang lalu PDIP menolak kenaikan harga BBM, kemudian saat ini ngotot menaikkan harga BBM disaat harga minyak mentah sudah lebih murah..

Lantas apa alasan Jokowi yang ngotot ingin menaikkan harga BBM diawal pemerintahan Jokowi..??

Kalo jokowi cuma bisa menganggap kenaikan harga BBM sebagai solusi atas berbagai permasalahan negara ini,, lebih baik SBY lanjut satu periode..

Soalnya jelas bahwa ketika harga minyak mentah dunia naik ke level US$ 135/BARREL di tahun 2012, para elit politik PDIP dengan lantang menolak kenaikan harga BBM, meskipun pemerintah SBY mengatakan bahwa subsidi BBM akan dialihkan ke sektor pendidikan..

Itu mengindikasikan bahwa PDIP tidak memikirkan nasib kesehatan dan pendidikan di negara kita pada saat itu..

Sekarang saat harga minyak mentah dunia sudah turun ke level US$ 90/ barrel, kenapa PDIP malah mengangkat isu pendidikan dan kesehatan sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM..??

Rakyat tentu tidak akan percaya dengan alasan tersebut..

Rakyat lebih percaya jika kenaikan harga BBM bertujuan mengalihkan dana subsidi untuk menutupi biaya kampanye Jokowi.